Jelang Penetapan Tersangka Perkara PT. Central Cipta Murdaya, Para Pejabat Pemkab Nunukan Dicecar

Penambangan Lancar Karena Praktik Suap

PORTALKRIMINAL.ID -JAKARTA: Menjelang penetapan tersangka perkara penambangan batubara oleh PT. Central Cipta Murdaya (CCM), Kejaksaan Agung cecar tiga pejabat Pemkab Nunukan.

Pemeriksaan tersebut melengkapi pemeriksaan para Pejabat Pemprov Kaltara, Pemkab Nunukan, Pengurus PT. CCM milik Siti Hartati Murdaya dan anak usahanya atau terafiliasi PT. Sebakis Inti Lestari (SIL) dan Pejabat Kementerian terkait.

Serta, penggeledahan dan penyitaan yang sudah dilakukan dua kali di Jakarta dan Nunukan, termasuk Hotel Lestari yang diduga dimiliki Mantan Bupati Nunukan Abdul Hafid Achmad (Partai Hanura) yang menjabat periode 2001 – 2006 dan AL diduga Asmin Laura Hafid juga dari Hanura periode 2016- 2021.

“Pemeriksaan dilakukan guna melengkapi pembuktian, melengkapi pemberkasan sekaligus guna membuat terang tindak pidana (tetapkan tersangka, Red), ” kata Kapuspenkum Anang Supriatna, Senin (16/11) malam.

Ketiga pejabat Pemkab Nunukan (Dinas Pertambangan, Red) yang diperiksa, terdiri SH selaku Koordinator Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi (OP) PT. CCM.

Kemudian, IOH (Evaluator Peningkatan IUP PT. PT. CCM) dan FFI (Evaluator Peningkatan IP OP PT. CCM).

SUAP DAN ATAU GRATIFIKASI

Mengacu kepada keterangan Kejagung pada Kamis (5/11) terdapat dugaan aneka penyimpangan yang dilakukan mulai pembukaan lahan hingga penambangan dan ekspor baru bara, maka patut diduga bisa berlangsung lancar selama 12 tahun sejak 2013- 2025 karena ada dugaan suap dan atau gratifikasi.

Hanya, sejauh ini Kejagung belum mengungkap siapa saja pihak yang menerima uang haram jadah tersebut dan kerusakan lingkungan yang diakibatkannya sehingga menimbulkan kerugian negara sampai Rp 4 triliun.

“Kejagung harus bongkar tuntas sampai ke akarnya, seperti perkara tata kelola timah. Tidak berhenti pada pengurus korporasi tapi sampai pejabat Kementerian juga korporasinya, ” harap Pegiat Anti Korupsi Douglas Tobing secara terpisah.

Dia beralasan praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga kerusakan lingkungan dan pastinya rakyat setempat yang hanya menjadi penonton kekayaan mereka dieksplorasi membabi buta.

Sebaliknya, memperkaya pemilik korporasi dan para pejabat yang diduga menerimansuapndannatau gratifikasi dan hanya memikirkan diri mereka dan keluarganya.

“Sikap tegas Kejagung juga seiring dengan perintah Presiden untuk membongkar praktik penambangan dan bawa para pelaku hingga ke meja hijau, ” akhiri Douglas

ANEKA PENYIMPANGAN

Penyimpangan yang diduga terjadi pada perkara PT. CCM, mulai penggunaan kawasan hutan milik PT SIL (Sebakis Inti Lestari perusahaan afiliasi (CCM Group, Red) bergerak di bidang perkebunan, digunakan untuk kegiatan pertambangan PT. CCM tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Lalu, dugaan penyalahgunaan mekanisme penghentian sementara kegiatan pertambangan (suspen) yang diajukan sebanyak 6 kali hingga tahun 2020 sehingga diduga memperpanjang masa berlaku izin melampaui ketentuan.

Kemudian, manipulasi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan penyimpangan dalam proses penilaiannya, yang berkaitan dengan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. CCM.

Terakhir, dugaan penggunaan terminal khusus yang tidak sah dalam penjualan batubara untuk pasar domestik maupun ekspor periode 2021- 2025.

Terungkap pada periode 2022-2025 penyidik mencatat volume penjualan batubara sekitar 4. 236. 228 ton untuk ekspor dan 962. 322 ton untuk pasar domestik.

Patut diduga akibat perbuatan tersebut negara dirugikan mencapai Rp 4 triliun.(ahi)