PORTALKRIMINAL.IDi-JAKARTA: Di tengah rumor penyadapan Jampidsus (saat itu) Febrie Adriansyah oleh Listyo Dkk dalam rangka kriminalisasi makin menguat saat empat saksi dalam perkara pemerasan dan TPPU membantah diperas oleh Febrie Adriansyah.
Keempat saksi tersebut, adalah Eks. Kadiv Hukum Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Sunu Widi Purwoko, Eks. Ketua Dewan Direktur sekaligus Direktur Eksekutif LPEI Rijani Tirtoso Bondan, Vice President PT. Intisumber Bajasakti Tan Hendy Taizar dan Legal Manager PT. Sinarmas Agro Resources and Technology (SMART) Eky Pratama.
Dalam perkara ini selain Febrie yang dijerat pidana korupsi dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juga ada dua terdakwa lain yang dijerat TPPU atas nama Don Ritto alias Idon dan Komisaris PT. Koin Money Changer Nurman Herin.
Pegiat Anti Korupsi Douglas Tobing menyatakan pengakuan keempat saksi tersebut suka tidak suka menguatkan dugaan praktik kriminalisasi terhadap Febrie.
“Suka tidak suka, apa yang disampaikan para saksi adalah bantahan bahwa Febrie telah melakukan pemerasan, ” katanya, Rabu (11/11) malam.
Kiprah Febri sebagai Jampidsus sekaligus Ketua Pelaksana Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang sukses membongkar aneka Mega Skandal Korupsi dan usaha tambang dan perkebunan yang bisa jadi selama ini tidak tersentuh, membuat para koruptor dan Oligarki marah dan tentunya backing-nya yang selama ini menikmati kucuran uang miliaran rupiah tanpa dikenakan pajak.
Sebut saja perkara tata kelola timah, perkara tata kelola minyak mentah dan Petral dimana Raja Minyak M. Riza Chalid ditetapkan tersangka. Padahal, sebelum ini nama besar ini selalu lolos dari jerat hukum.
Petunjuk lain, penetapan dirinya sebagai buronan bahkan sudah dikeluarkan pencarian dirinya oleh Interpol hingga kini tidak nampak pencarian secara ‘serius”.
Padahal, dia sempat disebut hanya bersembunyi di Malaysia yang sebenarnya mudah dilakukan, jika ada niat untuk menangkap dan menghadirkan di tanah air.
“Dalam konteks penyadapan adalah sangat mungkin, dia menjadi target harus dilumpuhkan agar bisnis kotor mereka tidak terganggu lagi, ” ujar Douglas.
“Kebenaran itu tidak dapat ditutupi dengan apapun. Yakinlah, semua akan terungkap pada waktunya, ” akhirnya seraya mencontohkan kasus penyadapan yang membuat 4 Jendral dijadikan tersangka.
Rumor soal penyadapan terhadap Dr. Febrie Adriansyah diduga terungkap dari penyidikan terharap 4 Jenderal dan para saksi. Kemudian berlanjut pada penarikan dua Komjen dari penugasan pada Kantor KSP ke Mabes Polri.
ANCAMAN
Bantahan keempat saksi yang disampaikan berawal pertanyaan tim penasehat hukum Febrie Adriansyah dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor pada PN. Jakarta Pusat, Senin (9/11).
Dari kesaksian mereka juga te ungkap tidak adanya ancaman, intimidasi arah menakut-nakuti nakuti bila tidak menggunakan jasa Kantor Hukum DR (Don Ritto) Law Firm
“Apakah saudara Eky pernah mengalami, melihat dan atau mendengar Febrie memaksa perusahaan untuk menyerahkan uang, ” tanya penasehat hukum
“Tidak pernah, ” jawab Eky.
Lalu, penasehat hukum menanyakan, “Apakah ada ancaman, intimidasi atau menakut-nakuti dari Febrie agar mengunakan jasa hukum DR Law Firm ?”
Eky yang menjabat Legal Manager PT. Sinarmas Agro Resources and Technology (SMART) Eky Pratama dengan tegas mengatakan dirinya tidak pernah mengetahui adanya ancaman tersebut.
Penasehat hukum selanjutnya mengajukan pertanyaan yang sama kepada Rijani soal penggunaan kantor hukum DR Law Firm oleh LPEI.
“Tidak ada (ancaman, intimidasi dan lainnya Red). Penunjukan penasehat hukum dilakukan sukarela dan sesuai proses, ” ujarnya tanpa keraguan.
Jawaban tidak jauh berbeda disampaikan saksi Tan Hendy Taizar dan Sunu Widi Purwoko menjawab pertanyaan tim penasehat hukum Febrie.
“Tidak ada ancaman dan sejenisnya jika tidak menggunakan jasa Kantor hukum DR Law Firm. ” Hal senada disampaikan Sunu.
ANGGARAN RESMI
Terakhir, tim penasehat hukum mengajukan pertanyaan soal uang yang digunakan perusahaan untuk membayar jasa hukum kantor DR Law Firm.
“Uang tersebut berasal dari anggaran perusahaan dan merupakan uang hasil usaha, ” jelas Eky.
Saksi lain, Rinjani mengemukakan pembayaran jasa hukum oleh LPEI berasal operasional perusahaan.
Selanjutnya, tim penasehat hukum kembali menanyakan kepada para saksi, “Apakah mereka mengetahui adanya aliran uang dari perusahaan (pembayaran jasa hukum para Kantor Hukum DR Law Firm, Red) kepada Febrie ?”
“Kami tidak mengetahui, ” jawab mereka serempak.
Pada perkara ini, Febrie didakwa pasal pemerasan dengan pidana asal perkara Asuransi Jiwasraya dan Asabri yang sampai kini tidak terbukti dia perintahkan Ferry Boboho memeras Tan Kian Rp 55 miliar.
Patut diduga praktik tersebut dilakukan atas inisiatif Fery yang bernama lengkap Ferry Yanto Hongkiriwang.
Namun entah alasan apa sampai kini tak kunjung dijadikan tersangka.
Disamping pidana dugaan pemerasan, Febrie juga didakwa TPPU terkait dugaan kepemilikan uang Rp 346, 7 miliar dan 440. 990 dolar AS. Disebut JPU yang dibacakan pada Rabu (7/10) penerimaan uang berlangsung sejak 2020 – Juli 2026 ketika menjabat Direktur Penyidikan berlanjut saat menjabat Jampidsus.
Atas perbuatannya, Febrie didakwa melanggar Pasal 607 ayat (1) huruf a juncto Pasal 20 ayat (1) huruf c juncto Pasal 127 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. (ahi)
