Oleh Abdul Haris Iriawan “)
GIBRAN sudah menentukan sikap: Mundur dari jabatan Wakil Presiden.
Selesai sudahkah persoalan ?
Secara politik jawaban Iya. Ini terbukti dari tidak jadinya digelar sidang HMP (Hak Menyatakan Pendapat) oleh DPR yang sedianya digelar pada Kamis (11/11).
Sebaliknya, secara hukum persoalan tidak selesai sampai disitu. Justru, ini menjadi pintu masuk untuk mengusut soal dugaan manipulasi kepemilikan ijazah SMA.
Mengacu kepada pertimbangan Putusan MK Nomor 01/PHPU.Pres-XXIV/2026 disebutkan MK tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan tingkat SMA/SLTA milik Gibran Rakabuming Raka. MK mencatat bahwa dokumen seperti certificate of attendance (sertifikat kehadiran) dan surat keterangan penyetaraan hanya menunjukkan kehadiran atau kesetaraan akademis tertentu, bukan bukti kelulusan yang sah.
Serta, putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 yang mengabulkan kasasi dan menyatakan Surat Keterangan Kemendikbudristek Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan ijazah luar negeri Gibran tidak sah dan batal demi hukum, maka jelas dugaan praktik dugaan manipulasi dimaksud ?
Dalam konteks ini, kasus tersebut menjadi ujian bagi Pemerintahan Prabowo untuk melaksanakan Konstitusi dengan tegas dan konsisten terkait pelaksanaan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 D (1) UUD 1945, yang mengatur tentang asas Equality Before The Law(Peramaan di Depan Hukum
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi:
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
Sikap tegas tanpa pilih kasih ini akan menjadi parameter bahwa Presiden menjalankan amat konstitusi sekaligus Warning agar ke depan praktik yang amat memalukan ini tidak terulang.
Dus dan karena itu, Presiden harus segera perintahkan Polri untuk mengusut dan membawa para pelaku ke meja hijau guna mempertanggung jawaban perbuatan culasnya.
TIDAK ADA YANG ISTIMEWA
Dalam perjalan Republik yang kita cinta ini, mengusut Penguasa bukan hal istimewa apalagi luar biasa.
Masih ingatkah kasus Pak Harto yang pernah dipidana terkait dengan dugaan korupsi atas 7 Yayasan yang dipimpinnya ?
Penguasa Orba ini resmi ditetapkan tersangka pada 31 Maret 2000. Lalu dikenakan status tahanan rumah pada Mei 2000. Berkas perkara dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke PN. Jakarta Selatan.
Belakangan, lantaran Pak Harto didera sakit yang berkepanjangan dan permanen sifatnya. Berkas perkara dikembalikan lagi ke Kejaksaan yang kemudian diikuti oleh Jaksa Agung Alm. Abdurrahman Saleh menerbitkan SKP3 (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara) pada 11 Mei 2006.
Perlakuan istimewa?
Tidak juga, karena kemudian Kejaksaan mengambil jurus mengajukan gugatan perdata kepada Yayasan Supersemar dan Suharto Juli 2007.
Gugatan dikabulkan PN. Jakarta Selatan dan diperkuat sampai putusan Peninjauan Kembali (PK) pada tahun. 2015. Yayasan Supersemar dihukum untuk membayar ganti rugi kepada negara sekitar Rp 4, 4 triliun.
Kembali kepada kasus Gibran menjadikan sebagai tersangka dan mengadilinya juga bukan sesuatu yang istimewa.
Bahwa, kemudian Presiden dengan hak yang dimiliki menghentikan penuntutan dan atau mengampuni adalah soal lain.
Tom Lembong adalah salah satu contoh.
Namun demikian, kita tetap mengedepankan prinsip praduga tidak bersalah alias Presumption of Innocent.
Mari kita tunggu apa yang akan terjadi kemudian ? (Wartawan Senior *)
